Home / Hukrim / Polres Ende Diminta Hentikan Kriminalisasi Wartawan

Polres Ende Diminta Hentikan Kriminalisasi Wartawan

176 Kali dibaca

Bagikan Halaman ini

Polres Ende Diminta Hentikan Kriminalisasi Wartawan
Kepolisian Resort (Polres) Ende diminta untuk tidak melakukan upaya kriminalisasi terhadap wartawan dan segera menghentikan penyelidikan terhadap wartawan Suara Flobamora.Com di Ende, Stefanus Bata yang dilaporkan oleh pihak PT Agogo Golden Group (AGG) terkait pemberitaan tentang rendahnya realisasi fisik jalan Propinsi Bealaing-Mukun-Mbazang senilai Rp 14,1 M.
Demikian dikatakan Kuasa Hukum Suara Flobamora.com/Stef Bata, Meridian Dewanta Dado, SH – Advokat Peradi/Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT, kepada media ini terkait pemanggilan terhadap kliennya, Stefanus Bata dengan menggunakan pasal dalam UU ITE.
Menurutnya, laporan pidana di Polres Ende oleh PT. AGG terhadap Kliennya atas nama Stefanus Bata selaku Wartawan media online suaraflobamora.com terkait pemberitaan di media itu tentang realisasi fisik yang rendah dan keraguan akan mutu jalan pada pembangunan Jalan Propinsi Bealaing-Mukun-Mbazang segmen 2 senilai Rp 14,1 M yang dilaksanakan oleh PT. AGG merupakan upaya kriminalisasi terhadap pers.
“Menurut kami, laporan itu merupakan upaya kriminalisasi atas kemerdekaan pers dalam pengungkapan kasus-kasus dugaan korupsi dalam berbagai proyek pemerintah yang dibiayai oleh dana rakyat. Karena itu proses penyelidikan tersenut harus segera dihentikan demi hukum,” tandas Dado.
Koordinator TPDI NTT tersebut menjelaskan, apabila Polres Ende tetap memproses laporan pidana dari PT. Agogo Golden Group (AGG) dan berupaya menjeratnya melalui pasal “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, maka hal itu merupakan ancaman serius terhadap profesi jurnalis yang sedang menjalankan tugas mulia memberitakan amanat publik.
Polres Ende, lanjut Dado, seharusnya paham bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) adalah lex specialis (hukum yang lebih khusus), sehingga tatkala terdapat suatu persoalan hukum yang berkaitan dengan pemberitaan pers, maka peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers. Kecuali apabila terdapat hal-hal yang tidak diatur di dalam UU Pers, maka barulah Polres Ende bisa merujuk pada ketentuan-ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
“Klien kami Stefanus Bata selaku Wartawan media online suaraflobamora.com dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya mulai dari mencari, memilah, dan memberitakan tentang proyek pembangunan Jalan Propinsi Bealaing-Mukun-Mbazang segmen 2 senilai Rp 14,1 M yang dilaksanakan oleh PT. Agogo Golden Group (AGG), jelaslah tidak dapat dikriminalisasikan dengan aturan hukum diluar ketentuan UU Pers sehingga Polres Ende semestinya mengesampingkan laporan pidana dari PT. Agogo Golden Group (AGG) terhadap Klien kami,” tandas Dado.
Selain itu, papar Dado, pihak PT AGG telah mengajukan hak jawabnya tertanggal 22 Juli 2019 dan Hak Jawab berupa tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan dimaksud telah ditayangkan Suara Flobamora.Com. “Dengan demikian dikarenakan mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers sesuai UU Pers bermuara pada pemenuhan Hak Jawab atau Hak Koreksi, dan mekanisme penyelesaian Hak Jawab menyangkut pemberitaan oleh Klien kami juga telah terlaksana sehingga sesungguhnya persoalan tersebut telah selesai tuntas dengan sempurna sesuai UU Pers tanpa ada satu pihak pun yang dirugikan,” jelasnya.
Dengan ditayangkannya hak jawab PT AGG, jelas Dado, maka kliennya tidak dapat diproses hukum. “Dengan demikian sangatlah janggal dan bahkan Polres Ende bisa dituding sebagai pro terhadap kontraktor yang diduga bermasalah apabila Polres Ende melakukan panggilan pemeriksaan terhadap Klien kami pada tanggal 29 Juli 2019 itu,” tandasnya.
Dado memaparkan, penerapan jerat pidana terhadap Klien kami melalui pasal “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, maka sesuai rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, mendefinisikan kata “bohong” dan “menyesatkan” sebagai dua hal yang berbeda, dimana “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan itu yang membuat orang berpandangan salah atau keliru.
“Sehingga untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak”, dimana perbuatan dengan sengaja itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatannya dan apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak? Menurut kami kalau pers yang melakukannya tentu saja mereka punya hak dan selain itu pemberitaan tersebut dilakukan demi kepentingan publik sehingga sama sekali tidak ada niat jahat didalamnya,” tegas Dado.
Selain itu, lanjut Dado, unsur “menyebarkan berita bohong” (tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya) dan “menyesatkan” (menyebabkan seseorang berpandangan salah atau keliru) juga harus terpenuhi sehingga apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah atau keliru, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan terhadap Klien kami.
“Unsur yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen, dan oleh karena tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik dalam pemberitaan oleh Klien kami maka sama tidak ada gunanya bagi Polres Ende untuk meneruskan proses hukum terhadap Klien kami,” tandas Dado.
Seperti diberitakan sebelumnya, realisasi fisik pembangunan jalan propinsi ruas Bealaing-Mukun-Mbazang segmen 2 senilai Rp 14,1 M yang dikerjakan PT AGG sesuai pantauan wartawan di lokasi proyek pada tanggal 2 Juli 2019 tidak sesuai harapan alias terlambat jika dibandingkan dengan realisasi fisik pembangunan ruas jalan tersebut pada segmen 1.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Bealaing-Mukun-Mbazang, Jermia A. Chr Leha yang dikonfirmasi saat itu mengatakan pekerjaan penyiapan badan jalan masih berjalan sesuai jadwal.  Adanya keterlambatan pekerjaan tertentu, menurutnya belum mengganggu pekerjaan utama. Namun Pihak PT AGG melaporkan wartawan Suara Flobamora.Com dengan UU ITE. Padahal, pihak PT AGG telah mengajukan hak jawab dan telah ditayangkan media ini. (sf/tef)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini