Home / KKN / Permendagri SIPD Sejalan dengan Misi Pemkot Kupang

Permendagri SIPD Sejalan dengan Misi Pemkot Kupang

15 Kali dibaca

Bagikan Halaman ini

Kupang, Suara Flobamora.Com—Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sejalan dengan misi Pemkot Kupang yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan transparansi pengelolaan keuangan. Karena itu, Pemkot Kupang siapa menerapkan sistem dimaksud.

Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore ketika membuka kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) implementasi Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD mengatakan, Pemkot Kupang senantiasa melakukan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Salah satunya yaitu dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap regulasi terbaru, baik pada sistemnya maupun dengan menyiapkan sumber daya manusianya. Seperti yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Kupang yang menyelenggarakan bimtek implementasi Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD.

Jefri menyampaikan, SIPD yang diatur dalam Permendagri 70 tahun 2019 merupakan sistem informasi berbasis web dengan data waktu terkini dan dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kemendagri.

“Sebagai sistem yang menjunjung nilai keterpaduan, SIPD dibangun untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat dan dikembangkan untuk menghasilkan pelayanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik,” papar Jefri di Kupang, Sabtu (12/9).

Ia menyatakan, prestasi yang baru diraih Pemkot Kupang yakni mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dipertahankan. Untuk mempertahankan opini WTP butuh kerja yang lebih keras dari sebelumnya. SIPD ini bisa menjadi salah satu alat bantu bagi Pemkot Kupang untuk upaya dimaksud. Karena itu, sistem yang baik  ini harus terus disosialisasikan agar bisa sesegera mungkin diterapkan dalam semua sistem kerja di lingkup Pemkot Kupang.

“Mudah-mudahan dengan digunakannya sistem ini, kami jadi lebih terbantu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah daerah,” harap Jefri.

Pada kesempatan itu ia mengungkapkan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan para peserta bimtek. Pertama, mengingat pentingnya bimtek ini maka dibutuhkan keseriusan peserta untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Tidak boleh meninggalkan ruangan sebelum selesai kegiatan.

Kedua, para peserta hendaknya memahami teknologi informasi agar bisa menjalankan aplikasi ini dengan baik. Aparatur sipil negara (ASN) yang ditempatkan untuk menjalankan sistem ini haruslah memiliki kompetensi yang cukup.

Ketiga, para pimpinan perangkat daerah diminta untuk bertanggungjawab dan mutlak mengontrol bawahannya masing-masing dalam menjalankan sistem aplikasi ini agar target-target pemerintah ke depan dapat tercapai.

Para peserta kegiatan bimtek adalah para Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan staf teknis serta anggota Badan Anggaran DPRD Kota Kupang. Narasumber kegiatan berasal dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) dan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.//sf (**/gusto)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini