Home / KKN / Alasan Pemkot Kupang Tidak Mau Sidang Bahas KUA-PPAS 2021

Alasan Pemkot Kupang Tidak Mau Sidang Bahas KUA-PPAS 2021

84 Kali dibaca

Bagikan Halaman ini

Kupang, Suara Flobamora.Com— Sidang DPRD Kota Kupang membahas KUA-PPAS tahun 2021 menuai polemik. Pasalnya, sejumlah anggaran untuk program prioritas Pemkot Kupang dihapus seluruhnya tanpa meminta penjelasan dan klarifikasi dari Pemkot Kupang.

Hal ini menjadi salah satu alasan Pemkot Kupang tidak mau lagi bersidang. Dalam surat Wali Kota Kupang Nomor 050/Pem.170/XI/2020 kepada Ketua DPRD Kota Kupang yang copiannya didapat awak media, tercantum sejumlah alasan Pemkot tidak mau lagi melanjutkan persidangan.

Terdapat lima poin dalam surat yang ditandatangani Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore. Kelima poin tersebut, yakni, (satu), bahwa sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Sedangkan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini berarti kedudukan wali kota sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintah daerah bermitra dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara.

(Dua), bahwa dalam proses persidangan pembahasan KUA-PPAS dewan langsung membatalkan/menghapus/mengalihkan program-program utama pemerintah misalnya bantuan seragam. Pembatalan/penghapusan/pembatalan program-program tersebut tanpa sama sekali mendengar penjelasan pemerintah.

(Tiga), bahwa proses pengalihan/penghapusan/pembatalan tersebut dilaksanaan saat sidang KUA-PPAS sehingga tidak mungkin dianggarkan kembali dalam RAPBD Kota Kupang, artinya semua program tersebut telah hilang dan tidak akan dibahas lagi.

(Empat), bahwa sebagai mitra kami menghargai dewan, namun setiap evaluasi harusnya diberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjelaskan. Namun hal ini tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjelaskan/klarifikasi.

(Lima), bahwa pemerintah daerah Kota Kupang juga merasa keberatan atas tindakan verbal baik pimpinan/anggota DPRD Kota Kupang yang merendahkan kewibawaan pemerintah dengan menggunakan narasi-narasi yang tidak patut, seperti bodoh, pembohong, pencuri, bahkan pemerintah diposisikan seperti terdakwa dalam persidangan. Hal ini telah berlangsung berulang kali dalam sidang-sidang sebelumnya, sehingga ini tidak menggambarkan kemitraan tersebut.

“Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah mengambil sikap untuk sementara tidak melanjutkan persidangan I DPRD Kota Kupang tahun 2020/2021 sampai hal-hal yang menjadi keberatan pemerintah diakomodir, demikian bunyi surat tersebut.

Untuk diketahui, berdasarkan dokumen KUA-PPAS, Badan Anggaran awalnya menyetujui anggaran untuk DPRD sebesar Rp35. 446.085.520. Namun, dalam pembahasan dinaikkan jadi Rp40 miliar.

Dari Rp 40 miliar tersebut ada beberapa item anggaran yang tercantum dalam KUA-PPAS, di antaranya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD Rp2,6 miliar, pelaksanaan reses Rp3,7 miliar, peyerapan aspirasi masyarakat Rp3,9 miliar, peningkatan kapasitas DPRD Rp323 juta, layanan administrasi DPRD Rp1 miliar, layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD Rp19,5 miliar. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Rp8,1 miliar diantaranya termasuk pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Rp120 juta.

Selanjutnya, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Rp1,8 miliar, dan administrasi keuangan perangkat daerah Rp3,8 miliar.

Mirisnya, anggaran Rp8,7 miliar di Dinas Pendidikan Kota Kupang dicoret secara sepihak tanpa meminta klarifikasi pemkot. Anggaran ini direncanakan untuk bantuan bagi para siswa. Bahkan, ini menjadi salah satu program prioritas Pemkot Kupang.

Dalam dokumen KUA-PPAS, anggaran Rp8,7 miliar ini untuk bantuan baju seragam, sepatu, tas dan buku tulis untuk siswa. Selain itu pengadaan buku-buku perpustakaan dan pembangunan ruang UKS.//sf (**/gusto)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini