Home / Kesehatan / Penerapan PPKM Perlu Kajian dan Izin Pemerintah Pusat

Penerapan PPKM Perlu Kajian dan Izin Pemerintah Pusat

30 Kali dibaca

Bagikan Halaman ini

Kupang, Suara Flobamora.Com— Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengeluarkan edaran No. HM.4.6/02/SET.M.EKON.3/01/2021 yang berjudul Pemerintah Mengatur Kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Mengendalikan Pandemi Covid-19 dan Instruksi Mendagri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

“Pemerintah Kota Kupang menyatakan siap untuk melaksanakan petunjuk pemerintah pusat maupun regional di atasnya dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi,” kata Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man didampingi Kabag Prokompim Setda, Ernest S. Ludji di ruang Garuda lantai dua Kantor Wali Kota Kupang, Jumat (8/1//2021).

Herman menjelaskan, Pempus memberlakukan PPKM hanya di Jawa dan Bali, sementara Pemerintah Kota Kupang sendiri belum berencana akan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga berita yang beredar dan menyebutkan bahwa Kota Kupang akan memberlakukan PPKM sejak11 sampai 25 Januari 2021tidaklah benar. Pembatasan yang diberlakukan di Jawa dan Bali karena daerah-daerah tersebut dinilai telah memenuhi salah satu dari empat parameter yang tersebut pada diktum ketiga dari Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2021.

Empat paramater tersebut antara lain tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional, dan tingkat keterisian rumah sakit (BOR) untuk ICU dan Isolasi di atas 70 persen.

Herman menjelaskan, Kota Kupang telah memenuhi beberapa parameter yang ditetapkan dalam Instruksi Mendagri tersebut. Ada dua parameter yang terpenuhi yaitu tingkat kesembuhan pasien covid-19 di Kota Kupang hanya mencapai 37 persen, masih di bawah rata-rata nasional 82,6 persen, dan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupation rate (BOR) telah melampaui kapasitas yang dimiliki 92 tempat tidur, sehingga jumlah pasien yang harus dirawat di ruang isolasi rumah sakit mencapai 119 orang.

“Kita telah memenuhi dua dari empat kriteria yang memungkinkan untuk diusulkan dilakukan pembatasan,” jelas Herman.

Ia menyatakan, Pemkot Kupang dapat mengajukan pemberlakuan pembatasan kepada Gubernur NTT dan Menteri Kesehatan dengan melampirkan data- data yang diperlukan. Selama ini Kota Kupang sudah melaksanakan beberapa pembatasan di tengah pandemi antara lain WFH di lingkungan pemerintahan sebanyak 75 persen dari jumlah pegawai, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring, pengaturan jam operasional mall dan toko-toko, bahkan beberapa rumah ibadah masih menerapkan tata ibadah secara virtual.

Jika harus dilaksanakan pembatasan lebih lanjut, pengaturannya tidak hanya mengikuti instruksi pusat namun juga menyesuaikan dengan kondisi daerah yang dituang dalam perkada karena pada prinsipnya mengatasi pandemi tetap harus memperhatikan aspek pemulihan ekonomi. Misalnya, mungkin pemerintah tidak akan menutup mall dan pasar tapi diatur jam operasionalnya. Begitu juga dengan jam operasional restoran dan rumah makan, restoran yang melayani take-away tetap dapat menyesuaikan dengan jam operasional restoran tersebut.

“Pemkot akan merumuskan secara baik sehingga tidak ada yang dirugikan dan upaya pemulihan perekonomian tetap berjalan di Kota Kupang,” kata Herman sembari meminta media agar menginformasikan bahwa tidak ada PPKM sehingga masyarakat tidak resah apalagi melakukan panic buying.//sf (**red)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini