Home / Hukrim / TPDI : Tuduh HH Tanpa Bukti, Satyo Purwanto dapat Dipidana

TPDI : Tuduh HH Tanpa Bukti, Satyo Purwanto dapat Dipidana

484 Kali dibaca

Bagikan Halaman ini

Kupang, Suara Flobamora.Com – Direktur Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto dapat Dipidana dengan delik fitnah dan pencemaran nama baik jika tuduhan itu tidak disertai dengan bukti akurat.

Demikian dikatakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi (TPDI) NTT, Meridian Dewanta Dado, SH (Advokat Peradi) dalam rilis yang diterima media ini via pesan WhatsApp/WA, Senin (11/1/21) sore terkait pernyataan Satyo Purwanto yang menuding politisi PDIP/Ketua Komisi III DPR RI, Herman Heri (HH) dan dipublikasi beberapa media online beberapa hari lalu.

“Tudingan itu telah menyerang kehormatan dan nama baik Herman Hery selaku pejabat publik. Oleh karena itu, apabila Satyo Purwanto tidak bisa membuktikan tudingannya sebagai dalih untuk membela kepentingan umum atau dalih membela kebenaran maka Satyo Purwanto justru sangat pantas dijerat dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Herman Hery,” tulis Meridian.

Menurut Meridian, tidak ada satu kata atau kalimatpun dalam Berita Acara Pemeriksaan para tersangka kasus Bansos Covid-19 yang menyebut nama Herman Hery. “Dengan demikian tudingan Satyo Purwanto terhadap Herman Hery adalah asumsi-asumsi bersifat fitnah sebab tidak bisa dibuktikan secara hukum,” tandas Meridian.

Meridian sangat menyesalkan pernyataan Satyo Purwanto yang menuding Herman Hery diduga terlibat kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) yang menjerat eks Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.

Meridian menjelaskan, tudingan Satyo Purwanto terhadap Herman Hery dengan menyebut Politisi PDI Perjuangan itu patut diduga ikut bermain dalam proyek Bansos dengan mendirikan beberapa perusahaan baru sebagai vendor penyedia Bansos, adalah tudingan berdasarkan yang hasil bocoran BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh KPK terhadap Juliari Peter Batubara (JPB) dan Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Bansos.

Padahal pada kenyataannya, jelas Meridian, dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh KPK terhadap Juliari Peter Batubara (JPB) dan Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Bansos hanya mengungkap adanya ratusan perusahaan yang menjadi vendor Bansos yang mana perusahaan-perusahaan itu baru didirikan satu hingga dua bulan dan perusahaan tersebut dimiliki oleh oknum pejabat.

“Namun tidak ada satu kata atau kalimatpun dalam Berita Acara Pemeriksaan dimaksud yang menyebut nama Herman Hery, dengan demikian tudingan Satyo Purwanto terhadap Herman Hery adalah asumsi-asumsi bersifat fitnah sebab tidak bisa dibuktikan secara hukum,” tegasnya.

Karena itu, lanjut Meridian, permintaan Satyo Purwanto kepada KPK agar segera memeriksa keterlibatan Herman Hery dalam kasus tersebut adalah permintaan yang tidak pernah akan digubris oleh KPK.

“Sebab pada kenyataannya memang tidak ada bukti-bukti hukum yang signifikan atas keterlibatan Herman Hery dalam kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos), sehingga menurut kami sudah cukup alasan-alasan hukum bagi Herman Hery untuk bisa mempidanakan Satyo Purwanto dengan delik fitnah atau pencemaran nama baik,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto menuding politisi PDIP/Ketua Komisi III DPR RI, Herman Heri diduga terlibat kasus Bansos Covid-19 yang melibatkan mantan Mensos JPB dan Mus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Tudingan itu mendapat reaksi keras dari Ketua Bapilu DPD PDIP NTT, Cen Abubakar yang menilai tudingan Satyo Purwanto sebagai fitnah keji dan pembunuhan karakter terhadap Herman Heri karena tudingan itu hanya berdasarkan asumsi belaka. (sf/tim)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini