Home / KKN / Kasus Otan, Preman vs Mahasiswa

Kasus Otan, Preman vs Mahasiswa

89 Kali dibaca

Bagikan Halaman ini

( O P I N I )

Oleh : GF. Didi Nongsay

 

TANGGAL 27 Juli 1996 terjadi kerusuhan di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro 58 Jakarta yang dikenal dengan akronim Kudatuli. Orasi orasi kritis dari mimbar bebas ala Hyde Park di halaman kantor partai nampaknya semakin mengganggu dan menantang rezim otoriter Soeharto.

Siapa aktor intelektual Kudatuli? Opini dan kecurigaan publik langsung terarah kepada rezim yang diketahui lihai dalam merekayasa konflik tersebut. Peristiwa Kudatuli sendiri oleh pihak polisi saat itu diproses sebagai kasus konflik internal dualisme kepemimpinan partai.

Kudatuli dari sisi sejarah politik kontemporer Indonesia bisa diklaim sebagai awal kejatuhan Soeharto. Pembenturan antar masyarakat sipil adalah praktik kekuasan ala Orba yang seharusnya tidak boleh terulang lagi di negara penganut rechstaat ini.

Alih alih sukses dengan strategi pembungkaman tersebut, bintang Megawati justru semakin bersinar sebagai simbol perlawanan kepada Soeharto. Soeharto akhirnya lengser keprabon tahun 1998, setelah lebih dari 30 tahun berkuasa dengan tangan besi.

 

Mahasiswa Dihadang Preman

Demo mahasiwa di Kupang, Kamis, 2 September 2021 oleh Kelompok Cipayung Plus yang memprotes Kerumunan Semau dikhabarkan dihadang dan disusupi oleh sekelompok orang yang dikenal sebagai pendukung fanatik gubernur NTT.

Beberapa kalangan di Kupang suka menyebut kelompok ini sebagai preman. Entah apa dan siapa yang menggerakan aksi penghadangan oleh kelompok pendukung gubernur tersebut. Peristiwa penghadangan ini jelas fatal alias blunder.

Duplikasi pembenturan masyarakat sipil ini menegasikan kebenaran info dari beberapa stafsus gubernur, bahkan dari Wakil Gubernur NTT, Joseph Nae Soi sendiri bahwa Gubernur Laiskodat itu tidak alergi kepada kritik dan demo.

Sebaliknya, peristiwa penghadangan ini semakin menggarisbawahi asumsi sikap anti kritik Laiskodat. Sikap yang mula muncul dalam lansir viral sebelumnya terkait kasus Namoeh dan Namkak , di mana Alfred Baun Ketua Araksi NTT dilaporkan oleh Gubernur NTT atas dugaan pencemaran nama baik.

 

Peran dan Fungsi APH

Slip of tongue Bu Risma terkait penempatan ASN berkinerja buruk di wilayah Timur Indonesia itu bisa jadi merupakan suatu fenomena faktual. Penempatan APH dari wilayah lain ke NTT acapkali masih dianggap sebagai pembuangan.

Protes mahasiswa terhadap Kerumunan Semau itu tentu bukan melulu soal keteladanan dan sensitivitas nurani pemimpin di masa pandemi ini. Ada tuntutan soal penegakan hukum terkait di situ.

Maka sangat wajar untuk berharap agar aspirasi publik NTT yang disuarakan oleh para mahasiswa pendemo itu dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pihak APH dengan menerapkan prinsip equality before the law. Peristiwa Kerumunan Semau sebaiknya menjadi momentum bagi APH di NTT untuk membuktikan bahwa mereka sungguh bekerja profesional, memiliki kualitas dan tidak terkooptasi oleh kepentingan dan kekuasaan apapun sebagaimana diisukan selama ini.

 

Gentleman

Warga negara yang baik adalah dia yang taat hukum. Pejabat pemerintahan seperti gubernur dan bupati selaku agen fasilitator dan regulator semestinya dapat menjadi panutan rakyat dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Peristiwa Kerumunan Semau sebenarnya bisa cepat surut bila ada diskresi gentleman pemimpin. Bersedia klarifikasi, mengakui, kalau perlu minta maaf dan siap bertanggungjawab. Rakyat menunggu sikap jantan dan pernyataan terbuka dari Gubernur Laiskodat sendiri sebagaimana biasanya lantang.

Sikap dan tindakan pasang badan Wakil Gubernur NTT saja tidak cukup. Begitu pula penjelasan para apolog atau orang orang dekat gubernur. Apalagi setelah terjadi benturan kelompok pendukung gubernur dengan mahasiswa dari Kelompok Cipayung Plus tersebut.

 

(Penulis adalah Pembina Jaringan Advokasi Penbela Aktivis Kriminalisasi Penguasa Indonesia / JAPAK INDONESIA)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini