KUPANG, SUARAFLOBAMORA.COM – Polemik tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD NTT belakangan ini menjadi buah bibir publik. Angka yang dianggap “fantastis” dalam Pergub Nomor 22 Tahun 2025 memantik kritik keras, baik di media maupun di ruang-ruang diskusi masyarakat.
Di tengah derasnya sorotan, Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni, akhirnya buka suara. Dalam sebuah pernyataan pers di Kupang, Sabtu (6/9/2025), politisi perempuan itu menyampaikan rasa terima kasih sekaligus klarifikasi.
“Sebagai DPRD NTT kami berterima kasih dan apresiasi atas pemberitaan media dan berbagai kritik masyarakat. Tapi perlu dipahami, DPRD tidak menetapkan sendiri tunjangan ini. Semua mengikuti regulasi yang berlaku,” ujarnya dengan nada tegas namun tenang.
Menurut Emi, besaran tunjangan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18, Permendagri, hasil survei, dan sudah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Ia menolak anggapan bahwa tunjangan tersebut mengkhianati kesulitan rakyat.
“Sebaliknya, tunjangan menimbulkan tanggung jawab besar bagi kami untuk benar-benar menjalankan amanat rakyat. Ini bukan soal gaya hidup, tapi soal kinerja politik,” katanya.
Emi juga menepis persepsi publik yang menilai tunjangan transportasi tidak masuk akal jika hanya dilihat dari jarak rumah anggota DPRD ke kantor di Kupang. Ia menekankan, mobilitas politik seorang anggota dewan jauh lebih luas.
“Perjalanan dinas hanya menanggung sampai pusat kabupaten. Untuk menjangkau desa-desa terpencil, itu ditanggung anggota masing-masing,” jelasnya.
Dari kacamata akuntabilitas, ia bahkan menyebut kenaikan tunjangan justru sebagai upaya menjaga integritas lembaga. “Tujuannya memastikan pendapatan anggota DPRD sebanding dengan tanggung jawab besar mereka sebagai penyelenggara pemerintahan daerah,” tambahnya.
Emi menegaskan DPRD NTT terbuka terhadap dialog. Kritik publik, menurutnya, penting untuk menjaga DPRD tetap berada pada rel yang benar. “Pers adalah mata publik yang mengawasi kami. Itu membuat kami harus selalu peka dan berpihak pada rakyat,” katanya.
Pernyataan Emi menjadi semacam jawaban resmi dari lembaga legislatif daerah di tengah sorotan publik yang kian tajam. Dengan wajah tenang, ia menutup keterangannya dengan kalimat sederhana namun sarat makna:
“Kami DPRD NTT senantiasa berdiri bersama rakyat, mendengarkan suara rakyat, dan melakukan yang terbaik untuk kemaslahatan rakyat.” ***
