Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Tambah Modal dan Rombak Direksi, Bank NTT Didorong Keluar dai Bayang-Bayang Krisis Kepercayaan

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:32 WIB Last Updated 2026-05-24T14:51:11Z
KUPANG, SUARAFLOBAMORA.COM — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa Bank NTT pada Minggu (24/05/2026) yang berlangsung hingga malam hari, tidak sekadar menjadi agenda rutin korporasi. Di balik keputusan penambahan modal dan restrukturisasi direksi, tersimpan pesan kuat bahwa bank milik daerah itu sedang berupaya keluar dari tekanan tata kelola, kepercayaan publik, dan tuntutan transformasi bisnis yang makin besar. 


Dalam rapat yang dihadiri seluruh kepala daerah pemegang saham bersama mitra strategis Bank Jatim itu, para pemegang saham menyepakati tambahan penyertaan modal sekitar Rp60 miliar lebih serta perubahan struktur manajemen Bank NTT sesuai rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 


Pemerintah Provinsi NTT menyuntik tambahan modal Rp30 miliar, Kabupaten Malaka Rp5 miliar, dan Kabupaten Alor Rp3 miliar. Tambahan modal dari sejumlah daerah lain disebut masih dalam proses penyesuaian. Namun, substansi terpenting dari RUPS kali ini bukan semata angka penyertaan modal, melainkan upaya menyelamatkan daya saing Bank NTT di tengah tantangan perbankan daerah yang semakin ketat. 


Gubernur NTT Melki Laka Lena mengakui pembahasan dalam rapat berlangsung mendalam, termasuk menguliti kondisi internal bank, pengembangan aset, hingga strategi bisnis ke depan.  “Diskusinya sangat bagus. Kami mengecek satu per satu parameter Bank NTT, baik dari sisi aset, pengembangan bisnis, hingga strategi ke depan. Kepala daerah jadi semakin memahami isi perut perbankan,” kata Melki usai rapat. 


Pernyataan itu menunjukkan bahwa para pemegang saham mulai menyadari persoalan mendasar Bank NTT bukan hanya soal laba dan dividen, tetapi juga efektivitas pengelolaan lembaga keuangan daerah yang selama ini menjadi tulang punggung transaksi pemerintah daerah di NTT. 


Dalam RUPS Tahunan, laporan pertanggungjawaban direksi dan komisaris diterima pemegang saham. Pembagian dividen juga diputuskan tetap seperti tahun sebelumnya. Akan tetapi, rapat memberi penekanan khusus agar Bank NTT tidak hanya berfungsi sebagai institusi bisnis, melainkan juga instrumen pembangunan daerah. 


Pemegang saham meminta direksi dan komisaris mendukung program prioritas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. “Minimal ada satu program strategis di tiap kabupaten/kota yang didukung Bank NTT,” ujar Melki. 


Arahan itu memperlihatkan kuatnya ekspektasi politik dan pembangunan yang dibebankan kepada Bank NTT. Di satu sisi, bank daerah dituntut sehat dan kompetitif. Namun di sisi lain, ia juga didorong menjadi alat intervensi pembangunan daerah. 


Dalam RUPS Luar Biasa, pemegang saham menyepakati restrukturisasi organisasi sesuai rekomendasi OJK. Jumlah direksi yang sebelumnya direncanakan tujuh orang dikembalikan menjadi lima direksi, sedangkan komisaris menjadi tiga orang. Langkah ini dinilai sebagai upaya merampingkan struktur agar pengambilan keputusan lebih efektif dan pengawasan lebih fokus. Salah satu keputusan paling strategis ialah penunjukan pejabat Direktur Kepatuhan dari Bank Jatim, yang telah dinyatakan lolos uji OJK. 


Kehadiran figur eksternal itu dinilai sebagai sinyal bahwa pemegang saham membutuhkan penguatan tata kelola dan kepatuhan internal. “Beliau memiliki pengalaman sekitar 30 tahun di dunia perbankan dan berasal dari Bank Jatim,” kata Melki. 


Masuknya figur dari luar Bank NTT juga dapat dibaca sebagai bentuk pengakuan bahwa reformasi internal tidak cukup hanya mengandalkan pola lama dan sumber daya internal. Selain itu, pemegang saham mengusulkan Rita sebagai calon Komisaris Independen untuk melengkapi struktur pengawasan bank. 


Meski demikian, tantangan Bank NTT ke depan tidak ringan. Tambahan modal dan pergantian struktur belum otomatis menjawab persoalan klasik bank daerah, seperti ketergantungan pada dana pemerintah, ekspansi kredit produktif yang terbatas, hingga tuntutan digitalisasi layanan. 


Karena itu, dorongan agar Bank NTT lebih agresif menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi bagian penting dari agenda transformasi tersebut. Saat ini, Bank NTT memiliki plafon KUR sekitar Rp350 miliar, termasuk Rp50 miliar yang disiapkan khusus bagi pekerja migran asal NTT. 


“Teman-teman pekerja migran silakan berkomunikasi dengan Bank NTT. Pelaku usaha produktif yang selama ini sulit mengakses perbankan juga silakan memanfaatkan fasilitas ini,” ujar Melki. ***//Hermen