SUARAFLOBAMORA.COM – Bank Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menjadi salah satu dari 23 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan dalam pengelolaan kas negara.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini melibatkan 104 lembaga keuangan, terdiri dari 93 bank umum (termasuk 23 BPD) serta 11 lembaga keuangan non-bank, termasuk PT Pos Indonesia.
Kemitraan ini bertujuan untuk memastikan penerimaan, penyaluran, serta penyimpanan dana pemerintah berjalan dengan lancar, aman, dan akuntabel.
Peran Bank NTT dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Sebagai bagian dari bank persepsi, Bank NTT akan berkontribusi dalam penerimaan dan penyaluran dana pemerintah, mendukung sistem informasi keuangan negara, serta meningkatkan layanan berbasis digital. Langkah ini menegaskan peran strategis BPD dalam mendukung desentralisasi fiskal serta memperkuat ekosistem keuangan daerah.
Plt. Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing, turut serta dalam penandatanganan PKS secara simbolis bersama 10 perwakilan lainnya yang mewakili perbankan di wilayah Indonesia Timur. Prosesi ini dilakukan secara digital dengan pemindaian kode QR oleh 104 tamu undangan.
“Kerja sama ini mendukung pengelolaan kas negara yang semakin modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital,” ujar Yohanis Landu Praing.
Melalui sinergi dengan berbagai lembaga keuangan, pemerintah berharap sistem keuangan negara semakin tangguh dan selaras dengan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan keuangan. Acara ini juga dihadiri pejabat tinggi Kementerian Keuangan serta perwakilan dari berbagai lembaga keuangan mitra.
Penandatanganan PKS ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem penerimaan dan pengeluaran negara secara efektif, efisien, serta berbasis teknologi modern. (***)
