SUARAFLOBAMORA.COM – Juru Bicara Fraksi Amanat Sejahtera (gabungan Fraksi PAN dan PKS), Rambu K.A. Praing, mengungkapkan pencapaian membanggakan Bank NTT pada tahun 2024.
Dalam rapat paripurna DPRD NTT, Senin (13/1/2025), Rambu menyebutkan bahwa laba bersih Bank NTT meningkat tajam dari Rp115 miliar pada 2023 menjadi Rp241 miliar pada 2024, mencatat kenaikan sebesar 64 persen.
“Ini pencapaian luar biasa. Fraksi Amanat Sejahtera terus mendorong Plt. Direktur Utama dan jajaran Bank NTT untuk bekerja dengan integritas tinggi agar tetap menjadi kebanggaan rakyat NTT,” ujar Rambu.
Ia juga menyampaikan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank NTT.
Menurutnya, regulasi ini penting sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan kekayaan daerah dalam bentuk modal atau saham pada BUMD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Selain soal Bank NTT, Fraksi Amanat Sejahtera juga menyoroti lima Ranperda yang dianggap strategis untuk pembangunan daerah.
Rambu juga menegaskan pentingnya penyelenggaraan bantuan hukum berbasis APBD yang transparan dan proporsional. “Pengalokasian anggaran harus memperhatikan jumlah masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan, bukan jumlah lembaga bantuan hukum,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah memperketat seleksi lembaga bantuan hukum agar bantuan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat miskin.
Ranperda Tugas, Izin, dan Bantuan Belajar
Fraksi Amanat Sejahtera mendukung Ranperda ini untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, Rambu mengingatkan agar seleksi ASN penerima izin atau bantuan belajar dilakukan secara terbuka dan objektif, berdasarkan kebutuhan dan kompetensi, bukan hubungan emosional.
Fraksi Amanat Sejahtera menyambut positif Ranperda ini sebagai langkah mendorong investasi yang ramah masyarakat. “Investasi harus memberi dampak langsung bagi masyarakat lokal dan tidak membuat mereka terpinggirkan,” tegas Rambu.
Sebagai provinsi kepulauan, Ranperda ini dinilai vital untuk mendukung konektivitas dan menekan biaya logistik. Rambu meminta koordinasi yang baik antara pemerintah, kepolisian, dan pemangku kepentingan lain demi terciptanya sistem transportasi terpadu yang menunjang pertumbuhan ekonomi.
Rambu K.A. Praing menutup pernyataannya dengan harapan agar semua Ranperda ini mampu menjadi payung hukum yang membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan rakyat NTT.
“Kami mendorong pemerintah dan semua pihak terkait untuk terus memaksimalkan potensi daerah melalui regulasi yang tepat, transparan, dan berkeadilan,” tutupnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan NTT di tahun-tahun mendatang.***
