SUARAFLOBAMORA.COM - Pada Selasa, 22 April 2025, Kepala Bank NTT Cabang Atambua, Rahmat Hidayat Kamuhar, mengumumkan langkah besar ini dalam pernyataannya yang dilansir katantt.com. Ia menegaskan bahwa pencairan dana yang dahulu memerlukan banyak dokumen dan waktu kini bisa diselesaikan hanya dalam hitungan menit, langsung dari Belu.
Menurut Rahmat, Bank NTT bersama Pemerintah Kabupaten Belu menjadi bagian dari 24 daerah pertama di Indonesia yang menandatangani kerjasama implementasi SP2D Online. Sistem ini memungkinkan transaksi real-time, tanpa kertas, dan integrasi langsung antara pemerintah daerah dan Bank NTT.
Prestasi ini semakin mengukuhkan posisi Kabupaten Belu sebagai salah satu daerah perbatasan negara pertama yang mengintegrasikan berbagai layanan keuangan berbasis digital. Sebelumnya, Belu telah mengadopsi sistem seperti Cash Management System (CMS), Siskeudes Online, serta sistem pembayaran pajak daerah melalui QRIS dan mesin EDC.
Rahmat menekankan pentingnya langkah ini dalam mendukung modernisasi yang inklusif. “Penerapan SP2D Online mempertegas satu hal, modernisasi keuangan tak lagi monopoli pusat. Kami tidak mau perbatasan hanya jadi penonton,” tegasnya.
Transformasi digital yang dilakukan membawa dampak signifikan bagi pengelolaan keuangan daerah. Selain mempercepat layanan, sistem ini juga memperkuat akuntabilitas anggaran dan mengurangi potensi penyimpangan. Rahmat menyebut digitalisasi sebagai strategi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan.
Upaya Bank NTT dan Pemerintah Belu mendapatkan pengakuan langsung dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam sambutannya, perwakilan kementerian memberikan apresiasi atas kesiapan teknis dan komitmen 24 BPD, termasuk Bank NTT, yang dinilai telah membawa perubahan nyata di tingkat daerah.
“Daerah-daerah seperti Belu memberi bukti bahwa keterbatasan geografis bukan halangan dalam berinovasi,” ujar Dirjen Bina Keuangan Daerah.
Sebagai wilayah dengan intensitas lalu lintas lintas negara yang tinggi, kebutuhan akan pelayanan publik yang cepat dan transparan di Belu menjadi semakin mendesak. Pemerintah Kabupaten Belu menjadikan transformasi digital sebagai prioritas utama dalam reformasi birokrasi lokal.
“Kalau dari Belu bisa, maka tak ada alasan daerah lain tidak bisa,” pungkas Rahmat, memberikan semangat kepada daerah-daerah lain untuk mengikuti jejak mereka. ***
